 |
| ilustrasi salah satu klinik di Kota Kupang. (foto dok kupang.tribunnews) |
MENYERUAKNYA kasus aborsi yang dilakukan bidan Dewi S. Bahren membuat publik terkesima. Benarkah seburuk itu praktek bidan di Kota Kupang? Padahal kita tau bahwa Kupang adalah sebuah kota yang memiliki histori religius. Sejahat itukah kita? Masyarakat mempertanyakan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Kupang.
SEMY BALUKH-KUPANG ==================
WAJAR memang, karena Dinkes-lah yang berwenang menerbitkan izin praktik di Kota Kupang, termasuk praktik milik bidan Dewi.
Setelah kasus ini terungkap, DPRD Kota Kupang pun mendatangi klinik bidan Dewi. Dewan ingin melihat dari dekat kondisi tempat praktik tersebut.
Tak sendirian, dewan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kota Kupang, J. Frans dan sejumlah pejabat Dinkes lainnya.
Kunjungan itu dilakukan Senin (25/1) lalu. Pada kesempatan itu, Kabid Yankes menyebutkan di Kota Kupang terdapat 45 klinik praktik dan terdapat 53 bidan praktik.
Tempat praktik ini diawasi Dinas Kesehatan Kota Kupang. Pengawasannya per triwulan dan per tahun.
Izin praktik pun dikeluarkan Dinkes Kota Kupang, termasuk izin untuk bidan Dewi Bahren yang bermasalah itu. Kabid Yankes mengatakan bidan Dewi memang memiliki izin.
Dan, kliniknya juga pernah didatangi oleh Dinkes, namun tidak ada persoalan. Pengawasan yang dilakukan di klinik-klinik yang berizin itu dilakukan setiap tiga bulan. "Kami hanya pantau yang ada izin.
Yang menyimpang kami tidak tahu,"kata J. Frans. Menurutnya, izin yang diberikan kepada tempat praktik didasarkan pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2010 tentang izin penyelenggaraan praktik bidan.
Pengawasan yang dilakukan itu tidak hanya soal administrasi, tapi juga soal fasilitas, seperti ruangan dan peralatan medis.
Semuanya harus memenuhi standar. Selain oleh Dinkes, pengawasan juga dilakukan Puskesmas setempat. Setiap bulan selalu ada laporan dari klinik bersangkutan kepada Puskesmas tentang pelayanannya. (semy balukh/boy)
Comments
Post a Comment